Perwakilan Rakyat Memalukan!!!

Perwakilan Rakyat Memalukan!!

Oleh Ferdian*

Jakarta, 12 Februari 2007, Ribuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tergabung dalam ADEKSI, Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia men"demo" gedung MPR/DPR. Kehadiran para anggota dewan dari seluruh Indonesia tidak diduga-duga, pasalnya mereka megkonfirmasi kedatangan dengan jumlah hanya 100 orang. Kedatangan mereka ke gedung yang mempunyai julukan Gedung Kura-Kura, ingin menemui ketua DPR Agung Laksono untuk membatalkan revisi terhadap PP 37/2006 yang sampai sekarang masih bermasalah.

Kejadian dengan jumlah yang membludak, seperti halnya mahasiswa ketika berdemonstrasi, membuat keamanan dalam Gedung MPR/DPR bertindak tegas. Sikap yang penuh emosi bak memperjuangkan turunnya harga bahan pokok atawa BBM diperlihatkan oleh mereka. Bahkan setelah masuk ke ruang rapat paripurna, mereka sempat marah-marah dan berteriak-teriak tidak terima diperlakukan semena-mena.

"Kami tidak ingin diperlakukan seperti anjing. Kami datang ke sini baik-baik dengan kepala dingin," teriak anggota DPRD yang datang dari Toli-Toli, Kendari, Semarang, Riau dan sebagainya itu. [1]

Mungkin mereka tidak pernah menyadari, tuli ataupun bisu. Diperlakukannya mereka seperti itu adalah sama dengan ketika mahasiswa maupun rakyat berdemonstrasi menuntut hak-haknya dipenuhi. Mereka baru tahu bahwa perlakuan seperti Anjing pernah juga dirasakan oleh rakyat yang memohon kepada mereka untuk hanya sesuap nasi. Mereka baru saja merasakan tamparan yang masih lebih sopan dibanding perlakuaan sombong mereka (anggota dewan) yang mengatakan kepada para demonstran "demonstrasi, kaya ga ada kerjaan aja".

Benar-benar memalukan, diri yang tiada lagi berharga. Ketika rakyat berada ditengah kegamangan antara makan dan tidak hari esok, jerit tangis rakyat kecil yang memohon susu untuk anak balitanya, dilingkungan terik panas menembus gelandangan kota yang berada dipersimpangan jalan, dan diantara nurani para penguasa negeri yang telah mati terpatri, tindakan memuakkan diperlihatkan oleh mereka yang dahulu dipilih rakyat untuk memperjuangkan hak-hak tertindas.

Kini mereka meniru cara rakyat untuk menuntut. Tapi apa boleh dibanggakan kalo tuntutan itu untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka menuntut untuk membatalkan revisi PP 37/2006 yang menurut mereka legal secara juridis. Bicara legalitas, adalah wewenang sistem yang telah dibuat untuk ditaati. PP 37/2006 adalah produk pemerintah. Produk undang-undang yang dapat legal dengan kerjasama rapih antara pemerintah sebagai eksekutif dan DPR/DPRD sebagai legislatif. Sandiwara konyol yang mudah sekali terbaca. Mereka bukan artis tapi seringkali ber-acting. Mereka bukan wayang namun seringkali digerakkan oleh para dalang.

Kekonyolan sikap yang membuat rakyat senantiasa bertanya, "Apakah ini orang yang kemarin saya pilih untuk memperjuangkan hak-hak saya?"

Kejadian memalukan itu, sekali lagi, menempatkan mereka semua menjadi kasta baru dalam sosiologi kemasyarakatan. Kasta Neo-Kolonial. Penjajah baru dari negeri sendiri. Indonesia pun akan kebanjiran aktor-aktor pengganti Jim Carrey di Hollywood. Aktor konyol. Sungguh sangat memalukan. Bahkan, kalau rakyat mau, rame-rame saja ber-demonstrasi bareng mereka dengan tuntutan yang hampir sama TOLAK REVISI PP 37/2006.

*) Presiden Mahasiswa BEM STT Telkom 2006/2007